Sekretariat Wakil Presiden Merespon Baik Keluhan APTRI Tentang Surat Mendag

Jakarta, Ketua Umum DPN Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen Dan Sekjen APTRI M.Nur Khabsyin beserta beberapa pengurus DPN APTRI menghadiri undangan dari sekretariat Wakil Presiden dalam acara diskusi terbatas membahas surat menteri perdagangan no : 885/M-DAG/SD/8/2017 perihal pembelian dan penjualan gula oleh Perum Bulog yang diadakan pada Hari selasa tanggal 14 Nopember 2017. Dalam terbatas tersebut, pihak sekretariat Wakil Presiden yang diwakili oleh Bapak Drs.Wilarno Setiawan,MA (Asdep Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Hayati) dan Ibu Dr.Tuti Maryani,MM (Kepala Bidang Pertanian) serta beberapa staf sekretariat Wakil Presiden. Pihak setretariat Wapres ingin menyelesaikan permasalahan surat Mendag yang menjadi polemik dan menjadi perhatian Wakil Presiden RI. Dalam diskusi tersebut dihadiri pula perwakilan dari Kemendag yang hanya mengirimkan beberapa staf Ditjen Perdagangan Dalam Negeri.

Hasil diskusi tersebut yaitu sebagai berikut :
1. APTRI menyampaikan bahwa surat mendag no : 885/M-DAG/SD/8/2017 adalah kebijakan DHOLIM dan menyengsarakan petani karna : 1) hanya bulog yang boleh menjual gula curah/karungan ke pasar tradisional, 2) Bulog membeli gula petani dengan harga yang dipatok Rp.9700/kg. Dengan adanya surat itu petani dan pedagang tidak boleh menjual gula curah ke pasar. Pedagang takut membeli gula petani secara langsung. Sehingga gula petani tidak laku. Petani dan pedagang tidak nyaman, tidak merdeka, tidak bebas dalam melakukan jual beli gula seperti yg selama ini berjalan bertahun – tahun. Petani mensiasati dengan menjual gula dalam kuantum yang kecil-kecil kepada pedagang kecil.
2. APTRI juga menyampaikan surat Mendag tersebut melanggar beberapa Undang-undang diantaranya yaitu :
a. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 17 yang menyatakan ;
(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila :
a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

b. Undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Petani, sebagaimana berikut:
Pasal 7 ayat 2 huruf (b) dan (c) dalam UU No. 19/2013 mengatur bahwa:
Strategi Pelindungan Petani dilakukan melalui:
b.Kepastian usaha
c.Harga komoditas pertanian
Selanjutnya dalam Pasal 22 huruf (b) diatur bahwa:
“Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b,
Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:
b.memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah;
Selanjutnya Pasal 23 ayat (1) mengatur:
(1)Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.
Pasal 25
(1)Pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Komoditas Pertanian yang menguntungkan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.

c. Melanggar UU Tentang HAM
Pasal 2 UU HAM
Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan diri manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan

Aptri menyampaikan bahwa kebijakan mendag tidak adil karena pedagang dipaksa membeli gula bulog ex impor dengan harga Rp. 11.000/kg, sementara bulog hanya membeli gula petani Rp. 9700/kg.

APTRI menuntut surat mendag nomer 885/M-DAG/SD/8/2017 dicabut. Karena kalau kebijakan ini diteruskan maka petani enggan menanam tebu sehingga menyebabkan penurunan produksi gula. APTRI menyampaikan juga soal rendemen tebu yg rendah akibat mesin pabrik gula yang sudah tua. Impor gula konsumsi yang tidak terkendali, terlalu banyak termasuk juga rembesan gula rafinasi di pasar. Kelebihan impor gula konsumsi sebanyak sekitar 1,2 juta ton, sedangkan rembesan gula rafinasi sekitar 900 ribu ton.

Pihak Kemendag memahami protes APTRI dan akan menyampaikan kepada atasannya. Sedangkan Sekretariat Wakil Presiden merespon dengan baik, memahami keluhan dan tuntutan APTRI serta akan melaporkannya kepada Wakil Presiden untuk ditindaklanjuti.

Leave a Reply